Kumpulan 50 Judul Skripsi Hukum 13

Apr 14, 2012 Author Dian Dewi
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.8/5 (22 votes cast)

Kumpulan 50 Judul Skripsi Hukum 13

  1. IMPLEMENTASI PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, MENGENAI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (Studi di Kejaksaan Negeri Kepanjen)
  2. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENYERTAAN MODAL SEBAGAI INDIKASI MODUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROYEK KAWASAN INDUSTRI GULA MASYARAKAT (KIGUMAS) DI KABUPATEN MALANG
  3. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Akses Terhadap Keadilan (Access To Justice) Masyarakat Kota Malang (Studi di LBH Surabaya Pos Malang)
  4. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN ASING MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN
  5. ?PELAKSANAAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN SEMENTARA TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA?? (Studi Kasus Di Polresta Malang)
  6. PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI AD DAN KELUARGANYA OLEH KUMDAM V BRAWIJAYA PASCA BERLAKUNYA UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (STUDI DI KUMDAM V BRAWIJAYA)
  7. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Pelayanan KK Dan KTP Di Kantor Kependudukan Kota Malang)
  8. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERITAAN IDENTITAS ANAK NAKAL OLEH PERS DI MEDIA MASSA CETAK (Studi di Harian Pikiran Rakyat dan Sinar Harapan)
  9. TINJAUAN KRIMINOLOGIS DAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi di Polresta Malang)
  10. TINJAUAN KRIMINOLOGIS DAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi di Polresta Malang)
  11. MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH POLISI (Studi Kasus di Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya)
  12. PENDIRIAN BANGUNAN DISEPANJANG SEMPADAN SUNGAI ENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) (ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS : PASAL 5 HURUF B PERDA RTRW KABUPATEN PAMEKASAN) (STUDI DI KABUPATEN PAMEKASAN)
  13. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA KETENTUAN PROSEDURAL DALAM PENYUSUNAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) (Studi Tentang Hak-hak Tersangka atas Pendampingan Kuasa Hukum di Polres Malang)
  14. ANALISA YURIDIS TERHADAP KLAIM ASURANSI DALAM PERJANJIAN SEWABELI KENDARAAN BERMOTOR (Studi di PT. Federal Internasional Finance dan PT. Asuransi Astra Buana di Malang)
  15. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN TRAFFICKING MELALUI INTERNET
  16. PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER OLEH WARNET (Studi di Kota Malang)
  17. ANALISIS YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI PENYIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Polresta Blitar)
  18. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TRAFFICKING DI PENGADILAN (Studi di Pengadilan Negeri Banyuwangi)
  19. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA LAUT ANTARA PERUSAHAAN PELAYARAN DENGAN AWAK KAPAL {SETUDI DI KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN PASURUAN}
  20. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS DALAM PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK (Studi di Direktorat Jenderal HaKI Departemen Hukum dan HAM Tangerang)
  21. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Pelayanan KK Dan KTP Di Kantor Kependudukan Kota Malang)
  22. PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, MURAH DAN SEDERHANA DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi di Pengadilan Negeri Tulungagung)
  23. PELEPASAN HAK DALAM PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA JERUKGAMPING UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN
  24. STRATEGI HUMAS PH. MULTIVISION PLUS JAKARTA DALAM MEMBANGUN CITRA FILM NASIONAL ?BURUAN CIUM GUE?
  25. PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK WARTAWAN TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK SERTA PERTANGGUNG JAWABANNYA (Studi Di Radar Malang)
  26. TINJAUAN YURIDIS PRAKTEK PENANGANAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA (Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)
  27. IMPLEMENTASI TERHADAP HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI OLEH PRESIDEN MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN DALAM KETATANEGARAAN RI SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945
  28. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP ??PENUMPANG GELAP?? PADA KERETA API YANG MENGALAMI KECELAKAAN (Study di Stasiun Madiun/Daops VII Madiun)
  29. TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Polres Ponorogo)
  30. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NO.31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DALAM MELINDUNGI PENGRAJIN KENDANG (Studi di Kecamatan KepanjenKidul Kota Blitar)
  31. BENTUK DISKRESI DAN PERTIMBANGAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP SUPORTER SEPAK BOLA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Study Kasus Pada suporter Arema Malang)
  32. TINJAUAN YURIDIS-SOSIOLOGIS KEWENANGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BALAI BESAR POM) TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL CINA BENTUK KEMASAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN (Studi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram)
  33. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKSANAKAN PENGAMANAN UNJUK RASA DALAM PERSEPKTIF UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (Studi di Polresta Malang )
  34. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN JURNALISTIK (Studi Di Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Malang)
  35. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN (FSP RTMM) DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) (Studi Kasus Di PT. Sasa Inti Gending dan FSP RTMM Kabupaten Probolinggo)
  36. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)
  37. EFEKTIFITAS KERJASAMA ANTARA POLISI DENGAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PASAL 86 (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Polresta Malang)
  38. PERSEPSI NARAPIDANA ANAK TERHADAP PEMBERIAN REMISI DITINJAU DARI KEPUTUSAN PRESIDEN NO.174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI ( Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar)
  39. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PEMILIK ANGKUTAN KOTA DENGAN SOPIR ANGKUTAN KOTA (Studi pada Jalur ADL di Kota Malang)
  40. KENDALA PENUNTUT UMUM DALAM PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN DAN PENUNTUTAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN DPRD KOTA MALANG (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)
  41. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN SAKSI SEKALIGUS KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)
  42. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA DALAM MEMBERIKAN GRASI (Studi Hak Prerogatif Presiden Memberikan Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme)
  43. PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA MASA PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT ( Studi Kasus Suwarni bin Yakun di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri)
  44. IMPLEMENTASI PENGASUHAN TERHADAP ANAK TERLANTAR OLEH YAYASAN PANTI ASUHAN KOTA MALANG DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PASAL 37 AYAT 2 (Study Kasus Di Yayasan Panti Asuhan Kota Malang)
  45. PIDANA GANTI KERUGIAN SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
  46. EFEKTIFITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI TERDAKWA TIDAK MAMPU YANG DIANCAM PIDANA PENJARA LIMA TAHUN ATAU LEBIH OLEH ADVOKAT (Studi di Pengadilan Negeri Blitar)
  47. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Candi Di Tulungagung)
  48. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA KETENTUAN PROSEDURAL DALAM PENYUSUNAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) (Studi Tentang Hak-hak Tersangka atas Pendampingan Kuasa Hukum di Polres Malang)
  49. PELARANGAN ORGANISASI/PARTAI BERIDEOLOGI KOMUNISME/MARXISME-LENINISME DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PASAL 28E (3) UUD 1945
  50. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA KETENTUAN PROSEDURAL DALAM PENYUSUNAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) (Studi Tentang Hak-hak Tersangka atas Pendampingan Kuasa Hukum di Polres Malang)

 

Kumpulan 50 Judul Skripsi Hukum 13, 4.8 out of 5 based on 22 ratings

Leave a Reply: