Kumpulan 50 Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan 5

Feb 23, 2012 Author Dian Dewi
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.6/5 (26 votes cast)

Kumpulan 50 Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan 5

  1. PROFIL BUDAYA POLITIK (Studi pada Aktivis Mahasiswa di Kota Malang)
  2. UPAYA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM REHABILITASI HUTAN DI BLITAR SELATAN PASCA BANJIR BANDANG
  3. PERUBAHAN SIKAP BADAN SILATURRAHMI ULAMA PESANTREN MADURA (BASSRA) TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA – MADURA (SURAMADU) (Study kasus Tentang Perubahan Sikap Ulama Madura)
  4. PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI (Studi Mengenai Peran MCW Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi 2,1 M Di DPRD Kota Malang)
  5. PERSEPSI DAN SIKAP MASYARAKAT DESA TERHADAP RENCANA PERUBAHAN STATUS DARI DESA MENJADI KELURAHAN (Studi di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)
  6. UPAYA PUSKESMAS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA PADA MASYARAKAT ( Studi Di Puskesmas Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)
  7. STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MALANG (STUDI DI DINAS KEBERSIHAN KOTA MALANG)
  8. PERANAN ELIT INFORMAL DALAM PENGEMBANGAN HOME INDUSTRI TAPE (Studi di Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso)
  9. PROSES PEMEKARAN WILAYAH DESA DITINJAU DARI ASPEK OTONOMI DAERAH Studi di Wilayah Desa Tambak Asri sebagai Desa Induk dan Desa Sidoasri sebagai Pemekaran di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang
  10. EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DALAM MELAKUKAN REHABILITASI LAHAN DILUAR KAWASAN HUTAN MELALUI PELAKSANAAN GERHAN (Studi pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Ngawi)
  11. UPAYA PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR (Studi di Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Batu)
  12. KOORDINASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM MEMBUAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BATU
  13. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI KOTA PASURUAN (Studi Pada Tokoh Masyaralat Kota Pasuruan)
  14. PENANGANAN KONFLIK ANTAR MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH KOTA MADIUN (Studi di Perguruan Persaudaraan Setia Hati Madiun)
  15. KOORDINASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM MEMBUAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BATU
  16. UPAYA DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN WISATA PANTAI UJUNG PANDARAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
  17. KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MALANG DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI KOTA MALANG (Studi Pada Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Di Kota Malang)
  18. ?PERAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN MALANG DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI KONSTITUENNYA?
  19. PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAYANAN PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK BIDANG KESEHATAN (PKPS-BBM BIDKES) DI PUSKESMAS NGANJUK KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK
  20. IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KELURAHAN WONOKOYO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
  21. DAMPAK KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK TERHADAP PENDAPATAN SOPIR ANGKUTAN KOTA MALANG
  22. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KECAMATAN BERDASAR UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 (Studi di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo)
  23. PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN KESETARAAN GENDER PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH LSM PARAMITRA MALANG
  24. PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN DALAM PEMBERDAYAAN KERAJINAN KULIT SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DAERAH (Study Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
  25. STRATEGI PARTAI GOLKAR DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2005 (STUDI DI DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN MALANG)
  26. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi tentang Implementasi Upah Minimum Kota oleh Kantor Tenagakerja Kota Kediri)
  27. PENGEMBANGAN SEKTOR KEPARIWISATAAN DALAM MENUNJANG PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN KEDIRI (Studi pada Obyek Wisata Poh Sarang dan Ubalan)
  28. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI KESENIAN DAERAH
  29. KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UU NO 32 TAHUN 2004 (Studi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang)
  30. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM ( Studi Tentang Penerapan Parkir Berlangganan di Kabupaten Lumajang)
  31. ?DEMOKRASI PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN? (Studi pada Pondok Pesantren Fathul ?Ulum Kwagean Krenceng Kepung Kediri)
  32. PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN LIAR DI KABUPATEN BANGKALAN
  33. PERANAN KYAI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN BUPATI SECARA LANGSUNG PADA TANGGAL 30 JUNI 2005 DI KABUPATEN LAMONGAN
  34. PERANAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN (Sinergi antara Pemerintah Kecamatan dengan BRI Unit Desa Palampitan Kabupaten Hulu Sungai Utara)
  35. PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA DI DESA BORO KECAMATAN SELOREJO KABUPATEN BLITAR
  36. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM OPTIMALISASI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN ( Studi di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan )
  37. PENGARUH PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PERHUTANI (Studi di Perum Perhutani KPH Malang, Jawa Timur)
  38. PERAN PEMIMPIN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI (Suatu Studi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro)
  39. KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG
  40. ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI SEKTOR PAJAK REKLAME ( Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak )
  41. PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur)
  42. PERSEPSI PESANTREN NGRUKI TERHADAP TERORISME (Studi Di Pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo Surakarta Jawa Tengah)
  43. PERAN KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JOMBANG DALAM MENANGANI KONFLIK BURUH PADA CV. VARIA USAHA
  44. PENGARUH KEBIJAKAN PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN (PADI)
  45. KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI KABUPATEN MALANG
  46. Pelaksanaan fungsi Budget Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( studu tentang pelaksanaan fungsi Budget Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tahun anggran 2004 ?2005 )
  47. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR TERMINAL ARJOSARI SEBAGAI UPAYA MEMPERBESAR PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG
  48. PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)KABUPATEN SAMPANG NOMOR 32 TAHUN 2002 (Studi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)
  49. KEBIJAKAN DINAS PENGAWAS BANGUNAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN DI KOTA MALANG DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LIMBAH INDUSTRI
  50. PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ( Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang )
Kumpulan 50 Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan 5, 4.6 out of 5 based on 26 ratings

Leave a Reply: